Memahami Prona untuk Sertifikat Tanah

Dipublikasikan oleh Administrator pada

Memahami Prona untuk Sertifikat Tanah. Sertifikat tanah, dokumen ini merupakan sebuah bukti untuk kepemilikan tanah yang sah di mata hukum negara. Namun sayangnya masih ada tuan rumah yang tidak memiliki sertifikat tanah karena rumit dan ada biaya administrasi. Mungkin ada juga sudah buat namun terkena mafia tanah jadi dokumen tidak sah. Untungnya, saat ini ada prona, program pengurusan sertifikat massal yang diadakan oleh pemerintah.

Prona
kpalegal.com

Prona merupakan singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. Pada dasarnya proyek ditujukan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mengurus sertifikat tanah, khususnya dengan ekonomi rendah. 

Dengan proyek ini masyarakat akan dimudahkan dalam mengurus dokumen. Hak masyarakat terhadap tanah yang dimilikinya pun terjamin.

realtor.com

Kondisi Tanah yang Diprioritaskan

Target utama prona adalah masyarakat dengan ekonomi rendah. Selain itu, terdapat pula prioritas lain berupa kondisi tanah tertentu seperti beberapa kriteria berikut :

  • Wilayah bencana alam.
  • Area Wilayah padat penduduk.
  • Wilayah sekitar area transmigrasi.
  • Wilayah penyangga area taman nasional.
  • Area relokasi akibat bencana alam.
  • Wilayah yang tertinggal dan miskin.
  • Wilayah pertanian subur dan berkembang.
  • Area Wilayah pinggiran kota.
  • Wilayah pengembangan ekonomi rakyat.

Biaya Pembuatan

Prona ini sifatnya gratis. Para peserta dibebaskan dari biaya pemeriksaan tanah, pengukuran tanah, pengesahan data fisik, dan penerbitan sertifikat tanah. Biaya-biaya tadi sudah ditanggung oleh APBN Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Namun, terdapat beberapa biaya lain-lain yang perlu ditanggung oleh peserta prona. Di antaranya adalah materai, PPh BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), serta pembuatan dan pemasangan batas patok. Biaya masing-masing peserta bisa berbeda karena tarif aspek di atas tergantung pada NJOP wilayahnya.

Prona
pro-doc.co.uk

Dasar Hukum

Proyek Prona memiliki dasar hukum yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981, Keputusan Menteri Agraria (Kepala Badan Nasional) Nomor 4 Tahun 1995, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017. Dasar hukum tadi menjamin keabsahan dan keamanan dokumen para peserta prona.

Dokumen yang diperlu disiapkan

Sebelum mengajukan diri sebagai peserta prona, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah:prona berikut ini :

  • Tanah tersebut benar ada dan lokasinya jelas.
  • Tanah bebas sengketa.
  • Ada pemiliknya dan pemilik mampu menunjukan bukti kepemilikan.
  • Tanah belum pernah memiliki sertifikat tanah
  • Area tanah tidak berada di wilayah terlarang.
  • Tanah berada di lokasi yang terjangkau oleh prona.
  • Masing-masing peserta hanya boleh mengajukan maksimal 2 bidang tanah atas namanya.

Program prona dibagi menjadi dua kategori untuk perihal dokumen yang diperlukan. Dokumen tersebut ialah untuk Tanah Negara dan Dokumen untuk Tanah Adat.

A. Dokumen untuk Tanah Negara:

  • Kartu identitas asli
  • Kartu keluarga
  • Bukti bayar PBB
  • Bukti PPh
  • Surat keterangan BPHTB
  • Akta jual beli notaris
  • Surat IMB
  • Kartu kavling
  • Advice planning

B. Dokumen untuk Tanah Adat

  • Kartu identitas asli
  • Kartu keluarga
  • Bukti bayar PBB
  • Bukti PPh
  • Surat keterangan BPHTB
  • Surat riwayat tanah
  • Akta jual beli notaris
  • Surat keterangan bebas sengketa
  • Girik atau Letter C

Jangan lupa cek artikel lainnya di sakti desain. Jika kamu ada pertanyaan dan ingin mengetahui tentang sakti desain, kamu bisa klik banner di bawah ini atau klik icon whatsapp di samping kanan Layar. Cek juga channel youtube kami Sakti Desain Konsultan.

Kategori:

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *