Kebijakan Pembebasan PPN, Pembantu MBR Mendapatkan Hunian

Kebijakan Pembebasan PPN, Pembantu MBR Mendapatkan Hunian. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan hunian layak huni merupakan isu penting terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Isu ini bahkan membuat pemerintah mengambil langkah-langkah dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor properti. 

Peraturan Kebijakan PPN

Hal ini tercermin dari beberapa peraturan yang dikeluarkan, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 60/PMK.010/2023 yang menetapkan pembebasan PPN sebesar 11% dari harga jual rumah tapak antara Rp 16 juta hingga Rp 24 juta untuk setiap unit rumah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni, meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, menjaga keterjangkauan rumah, serta menjaga keberlanjutan program fiskal.

Pemerintah menetapkan batasan harga jual maksimal rumah tapak yang mendapatkan pembebasan PPN untuk tahun-tahun mendatang, mengikuti kenaikan biaya konstruksi. Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN ini, seperti luas bangunan dan tanah, status kepemilikan, serta persyaratan rumah pertama yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu tertentu. 

Kebijakan ini memiliki dampak positif terhadap perekonomian nasional, mendorong investasi dalam industri properti dan industri pendukungnya, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan konsumsi masyarakat. Namun, kebijakan ini memiliki batasan waktu, yang mana pemerintah menetapkan batas waktu tertentu hingga kapan pembebasan PPN ini akan berlaku sepenuhnya atau sebagian.

Cicilan Lebih Rendah

Selain pembebasan PPN, pemerintah juga memberikan insentif lain dalam bentuk bantuan subsidi selisih bunga untuk menjaga agar cicilan rumah tetap terjangkau dengan tingkat bunga rendah sebesar 5%. Ini menjadi langkah tambahan untuk memastikan bahwa MBR dapat tetap membayar cicilan rumah tanpa beban yang berlebihan.

Namun di balik kebijakan ini juga ada tantangan. Meskipun pembebasan PPN menjadi dorongan besar bagi kepemilikan rumah bagi MBR, keberlanjutan program ini memerlukan komitmen jangka panjang dari pemerintah. Hal ini meliputi pengalokasian anggaran yang cukup, pengawasan terhadap implementasi kebijakan, serta evaluasi terhadap dampak riil yang dihasilkan.

Kebijakan ini juga harus diimbangi dengan upaya menjaga stabilitas fiskal dan mengatasi permasalahan-permasalahan struktural dalam sektor properti, seperti ketimpangan harga properti antara daerah perkotaan dan pedesaan serta ketersediaan infrastruktur pendukung.

Jika dilakukan dengan tepat, kebijakan pembebasan PPN ini dapat menjadi langkah signifikan dalam memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi MBR serta meningkatkan kontribusi sektor properti terhadap perekonomian nasional. Tapi keberhasilannya akan bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini dan kemampuannya untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa mendatang.

Jangan lupa cek artikel lainnya di sakti desain. Jika kamu ada pertanyaan dan ingin mengetahui tentang sakti desain, kamu bisa klik banner di bawah ini. Cek juga channel youtube kami Sakti Desain Konsultan, kami membahas tentang rumah seperti desain terbaru, proses pembuatan, perencanaan dan lain-lain.